Tuntutan Valve atas Penolakan Komisi 30% Kini Menjadi Gugatan Kelompok

Masih ingat dengan gugatan antimonopoli terhadap perusahaan video game Valve terkait kebijakan diskon komisi sebesar 30% untuk setiap pembelian game di Steam yang dinilai “anti persaingan”? Aksi yang dilakukan Wolffire Games belakangan diketahui terjadi tindakan kelas atau tindakan kelas.

Menurut laporan GameIndustry, rekategorisasi ke dalam class action ini merupakan instruksi pengadilan agar gugatan dari Wolfire Games digabungkan dengan upaya serupa dari Dark Catt Studios, yang sebelumnya sama-sama mengajukan gugatan antimonopoli terhadap Valve.

Lebih lanjut, gugatan kelompok ini secara tidak langsung terbuka bagi seluruh pengembang, penerbit, dan individu yang telah membayar komisi sebesar 30% melalui penjualan game mereka di Steam setelah tanggal 28 Januari 2017.

Jika gugatan tersebut dimenangkan, kemungkinan besar Valve harus membayar kerugian yang cukup besar kepada seluruh pihak yang terlibat dalam gugatan class action tersebut. Kemudian Valve tentunya perlu melakukan revisi kebijakan besar-besaran yang mungkin juga akan berdampak pada publikasi game di PC secara keseluruhan.

Itu sudah berlangsung sejak tahun 2021

Perlu diketahui, sebelumnya Valve sendiri sempat melakukan perlawanan pada Juli 2019 lalu dan menuding Wolfire Games tidak bisa memberikan bukti yang cukup kuat atas dugaan monopolinya, apalagi komisi 30% sendiri sebenarnya diklaim sebagai tarif standar dalam video tersebut. industri permainan.

Pada bulan November 2021, pengadilan menolak gugatan tersebut dengan alasan Wolfire Games tidak dapat “menunjukkan” bahwa mereka atau pihak lain merasa dirugikan dengan kebijakan manajemen Valve. Hal ini juga terlihat dari toko Lainnya, seperti Epic Games Store, memiliki komisi yang lebih rendah tetapi belum mampu bersaing dengan Steam—sebuah tanda bahwa pengembang atau penerbit menganggap pemotongan komisi sebesar 30% masih sepadan.

Dalam melanjutkan tindakannya terhadap gugatan kelompok ini, Valve telah meminta pengadilan untuk tidak menyertakan kesaksian dari Dr. Steven Schwartz sebagai pakar ekonomi, namun permintaan tersebut ditolak.